berikut ini yang bukan unsur unsur negara demokrasi adalah adanya

Berikutunsur-unsur kredit yang harus terpenuhi dalam kesepakatan pinjam meminjam. Kepercayaan Bersama. Pemberian kredit dalam prosesnya tidak selamanya bisa dikatakan mudah maupun sulit. Bank secara umum tidak sembarangan dalam memberikan kredit kepada nasabah atau peminjam dana, semua tergantung dari kelayakan si nasabah. PengertianDemokrasi Menurut Para Ahli. Berikut ini beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli: 1. C.F. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. 2 UNSURUNSUR URAIAN JABATAN Berikut adalah lima unsur dasar yang perlu ada dalam tiap uraian jabatan 1. Identitas jabatan Dalam identitas jabatan disebutkan nama jabatan yang kemudian akan dijelaskan dan dijabarkan pada kolom atau paragraf selanjutnya. 2. Ringkasan jabatan Dalam ringkasan jabatan akan dijelaskan mengenai apa saja yang akan dilakukan karyawan yang memegang jabatan tersebut Secaraumum ada 4 unsur pembentuk negara, yakni rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Hal ini menjadi unsur tiap negara yang terbentuk, termasuk juga unsur-unsur negara Indonesia. 1. Rakyat. Unsur negara yang pertama adalah rakyat. Pengertian rakyat adalah semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan Demokrasimemerlukan organisasi yang baik dan pemimpin yang tepat. 6. Prinsip-prinsip dasar negara demokrasi sebagai berikut : a. Pemerintah yang berdasarkan konstitusi (UUD). b. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. c. Adanya jaminan hak asasi manusia. d. Persamaan kedudukan di depan hukum. Sie Sucht Ihn Für Email Kontakt. Berikut yang bukan unsur-unsur Negara demokrasi adalah adanya? Partisifasi masyarakat bersifat pasif Kebebasan berserikat Pengakuan supermasi hukum Pengakuan kesamaan diantara warga Negara Pengakuan supermasi sipil dan militer Jawaban A. Partisifasi masyarakat bersifat pasif Dilansir dari Encyclopedia Britannica, berikut yang bukan unsur-unsur negara demokrasi adalah adanya partisifasi masyarakat bersifat pasif. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Berikut ini yang termasuk asas pokok demokrasi adalah? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap. Oleh Adam Setiawan — NEGARA hukum dan demokrasi adalah dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua konsepsi tersebut saling menopang satu sama lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pemaparan tersebut perlu dijelaskan makna negara hukum Rechtstaat atau Rule of Law dan demokrasi dan mengapa kedua konsepsi memiliki koneksitas di dalam perkembangannya. Apa yang dimaksud dengan “Negara Hukum” dalam bukunya Didi Nazmi Yunas diuraikan bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam hal ini segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. A. Hamid S. Attamimi yang mengutip pendapat Burkens dkk, menjelaskan, arti rechtstaat yang berasal dari bahasa Jerman dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan a state based on law atau a state governed by law. Secara sederhana dapat dimaknakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Terkait negara hukum menurut Wirjono Projodikoro yang menyatakan bahwa hukum yang berdaulat, karena negara pada umumnya dan negara Indonesia khususnya merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala tindakan dari pemerintah harus berdasar atas hukum the rule of law. Pengertian mengenai negara hukum juga dikemukan oleh Aristoteles, seorang ahli pikir dari Yunani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Soediman Kartohadiprodjo berpendapat sama dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles yang mengartikan negara hukum sebagai negara di mana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum. Adapun pengertian-pengertian yang telah disebutkan para ahli di atas dapat diambil intinya yaitu menitik beratkan pada urgensi negara untuk menegakkan hukum. Dalam konteks ini menegakkan hukum baik dalam lalu lintas perorangan maupun tindak tanduk pemerintah terhadap warga negaranya yang harus berlandaskan hukum demi mewujudkan keadilan. Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Paradigma negara hukum telah lahir sejak zaman Yunani kuno dimana Plato memiliki gagasan bahwa negara haruslah berdasarkan peraturan yang dibuat rakyat. Gagasan tersebut lahir karena di zaman Yunani Kuno, tatkala Plato melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh seseorang yang haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan. Pada intinya gagasan negara hukum yang dimaknai oleh Plato bahwa negara haruslah berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Perkembangan gagasan tentang negara hukum makin menemukan ciri-cirinya pada abad ke-19 di Eropa daratan Kontinental yang menganut tradisi Civil Law ditandai dengan diterimanya gagasan rechtstaat di Jerman dan Etat de droit di Perancis serta rule of law di negara-negara Anglo Saxon khususnya Inggris yang menganut Common Law. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum rechtstaat adalah sebagai berikut 1. Perlindungan hak-hak asasi manusia; 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 3. Pemerintahah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Pada wilayah Anglo Saxon, muncul pula konsep negara hukum rule of law dari Dicey dengan unsur-unsur sebagai berikut 1. Supermasi aturan-aturan hukum supremacy of the law; tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang absence of arbitrary power dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; 2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum equality before the law. Dalil ini berlaku sebagai untuk orang biasa maupun untuk pejabat;3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang di negara lain oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan. Seiring berjalannya waktu konsepsi negara hukum tersebut bergeser dimana negara pada abad ke 20, konsep negara hukum formil mulai ditinggalkan dan konsep negara hukum modern mulai dikembangkan. Konsep negara hukum formil ditinggalkan dan diganti dengan konsep negara hukum materiil. Konsep negara ini muncul atas reaksi atas kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam nachwakerstaat. Dalam konsepsi legal state terdapat prinsip staatsonthouding atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “The least goverment is the best goverment”, dan terdapat prinsip “laissez faire, laissez aller” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat staatsbemoeienis. Dengan demikian muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu welfare state. Dalam “konsepsi demokrasi” memiliki asumsi bahwa rakyat ditempatkan pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai karakter implementasi dari demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa terminologi mengenai demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet,demokrasi nasional, dan lain sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau government or rule by the people kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/ kratein berarti kekuasaan/berkuasa. Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Dengan kata lain demokrasi merupakan suatu pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kehendak rakyat yang memilihnya dan mengawasinya. Secara simbolis sering digambarkan bahwa pemerintah bekerja hanya untuk rakyat daulat rakyat sebagaimana ucapan Abraham Lincoln dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat from the people,of the people, for the people. Maksud “dari rakyat” adalah mereka yang sebagai penyelenggara negara atau pemerintah harus terdiri dari seluruh rakyat itu sendiri atau yang disetujui atau didukung oleh rakyat. Maksud “untuk rakyat” adalah apapun yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan haruslah berdasarkan mencerminkan kehendak masyarakat. Lebih lanjut yang dimaksud dengan “oleh rakyat” adalah bahwa penyelenggara negara dilakukan sendiri oleh rakyat atau atas nama rakyat atau yang mewakili rakyat tersebut. Sebagaimana disebutkan di awal bahwa Negara Hukum dan demokrasi merupakan dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam penyelenggaraan pemerintahaan. Kedua konsepsi tersebut saling menopang berjalan secara simultan, bahkan dapat dikatakan saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan. Selaras dengan hal tersebut Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Hampir semua negara-negara modern saat ini mengidamkan konsepsi negara hukum dan demokrasi untuk dapat diimplementasikan secara bersamaan dengan tujuan mempertahankan stabiltas suatu penyelenggaraan suatu pemerintahan guna mencapai tujuan. Namun pada tataran praktik berbagai kendala hadir secara lintas sektoral bahkan ironisnya dapat dikatakan hanya sebuah wacana. Berdasarkan historis konsep negara hukum dan demokrasi mempunyai nilai yang sama yakni dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang menerapkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat. Maka dari itu dapat ditarik inti dari hal tersebut bahwa koneksitas yang terbangun antara Negara Hukum dan Demokrasi terjadi manakala suatu negara ingin menegakan prinsip-prinsip demokrasi seyogyanya berlandaskan hukum atau sebaliknya manakala negara melalui penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan ingin mengambil keputusan membuat peraturan atau kebijakan seyogyanya mencerminkan kehendak rakyat. Dengan demikian gabungan dua konsepsi ini merupakan suatu keniscayaan pada era modern ini, dengan tujuan menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan abuse of power, tindakan sewenang-wenang willikeur dan mengedepankan rasa keadilan kesetaraan Gender. * *Penulis adalah Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Baca Juga Ketidakadilan Hukum bagi Masyarakat Miskin Dibaca 51,697 Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Negara terbentuk dari beberapa unsur yang saling berkaitan. Unsur terbentuknya negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Sekarang ini jumlah negara yang diakui dunia ada 195. Negara yang diakui dunia ini memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda dengan negara lain. Sebelum membahas mengenai unsur negara, pahami dulu pengertian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian Negara Menurut Para Ahli 1. Roger H. Soltau Negara adalah alat atau wewenang untuk mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. 2. Max Weber Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah 3. Harold J. Lasksi Negara dalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang sifatnya memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat 4. Miriam Buhardjo Negara adalah organisasi yang memiliki wilayah, dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan bisa menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan 5. M. Soenarko Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki daerah tertentu, serta kekuasaan negara yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan 6. Hugo De Groot Grotius Negara adalah ikan-ikatan manusia yang insaf akan arti dan panggilan hukum kodrat 7. Aristoteles Negara merupakan perpaduan beberapa keluarga yang mencakupi desa, hingga pada akhirnya bisa berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama Unsur Unsur Negara Indonesia 1. Rakyat Indonesia memiliki rakyat yang tinggal dalam wilayah. Rakyat Indonesia ini terdiri dari warga negara dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang politik, pendidikan, hukum, dan masih banyak lagi. Warga negara juga memiliki hak untuk memilih wakil rakyat. 2. Wilayah UUD Negara RI tahun 1945, pasal 25A menjelaskan "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dari penjelasan diatas, Indonesia memiliki wilayah untuk tempat tinggal rakyatnya. Wilayah ini juga digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Pasal diatas menjelaskan Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki daratan dan laut. 3. Pemerintah yang Berdaulat Pemerintah di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pemerintah juga menjadi lembaga yang menjalankan pemerintahan negara. Dalam UUD RI tahun 1945 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Bunyi pasal tersebut menjelaskan negara menjalankan prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui pemilu. 4. Pengakuan dari Negara Lain Negara Indonesia diakui oleh negara lain. Pengakuan dari negara lain artinya Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain. Indonesia juga melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Mengutip dari pengakuan negara lain dibagi menjadi 2 yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan negara baru yang memiliki unsur konstitutif. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan negara baru sesuai hukum internasional. Tugas Negara Negara dipandang sebagai asosiasi manusia yang bekerja sama dan hidup untuk menggapai tujuan bersama. Dapat dikatakan tujuan akhir negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Mengutip dari menurut Roger H. Soltau menjelaskan bahwa tujuan negara memungkinkan rakyatnya untuk berkembang dan menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Selain fungsi, negara memiliki tujuan yang jelas antara lain Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang bertentangan satu sama lain. Integrasi dan organisir kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya suatu tujuan. Tujuan ini dari masyarakat, sehingga negara bisa memberi asosiasi dan mengarahkan pada tujuan nasional. - Indonesia adalah negara hukum seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar UUD 1945. Pasal tersebut memuat makna, kedaulatan hukum di Indonesia merupakan kedaulatan yang demokratis dan dijalankan dengan landasan konstitusi. Adanya konsepsi negara hukum membuat penguasa, yakni pemegang kuasa pemerintahan, tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenangan terhadap rakyat dengan kekuasaan yang dimilikinya. Istilah negara hukum rechtsstaat dan the rule of law pemerintahan negara dijalankan berdasar aturan hukum termasuk konsep yang telah melewati sejarah panjang. Embrio konsep negara hukum ini telah diungkapkan filsuf Yunani kuno, Plato, yang kemudian disempurnakan oleh muridnya, Aristoteles. Menukil ulasan yang bertajuk "Negara Berdasarkan Hukum Rechtsstaats Bukan Kekuasaan Machtsstaat" dalam Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 6, No. 3, 2017, Plato merumuskan konsep yang disebut nomoi, yakni peraturan hukum yang baik dan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Gagasan Plato itu lalu dikuatkan oleh Aristoteles melalui bukunya, Politica. Dalam pemikiran Aristoteles, konsep negara hukum dikaitkan dengan pengelolaan polis negara kota. Aristoteles memiliki pendapat bahwa, dalam polis yang ideal, segala urusan negara mesti diputuskan berdasar musyawarah ecclesia sehingga seluruh warga polis dapat terlibat. Ide negara hukum tersebut kembali populer di Eropa pada abad 17, seiring dengan perubahan sosial-politik yang deras di benua biru. Adapun istilah rechtsstaat negara hukum pertama kali dimunculkan oleh Rudolf von Gneist dalam bukunya, Das Englische Verwaltungsrecht 1857. Teoritikus politik Jerman itu memakai istilah rechtsstaat untuk menunjuk sistem hukum yang berlaku di dengan perkembangan kajian filsafat hukum, muncul 3 aliran utama terkait konsep negara hukum. Ketiga aliran itu Eropa Kontinental; Anglo Saxon; Komisi Ahli Hukum Internasional International Jurist Commission. Di antara ketiga aliran ini sebenarnya sama-sama menganut prinsip bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam membuat Negara Hukum Menurut Julius Stahl Di aliran Eropa Kontinental, pemikiran tentang konsep negara hukum yang paling berpengaruh diungkapkan oleh Friedrich Julius Stahl. Konsep yang dirumuskan oleh Stahl mengoreksi pandangan mengenai negara hukum yang memberi kebebasan besar bagi individu dari intervensi negara, terutama dalam aktivitas ekonomi. Gagasan Stahl kemudian diikuti oleh sebagian besar negara-negara di Eropa, kecuali modul PPKn Kelas IX 2020 yang diterbitkan Kemdikbud disebutkan, ciri-ciri negara hukum rechtsstaat menurut Friedrich Julius Stahl adalah 1. Terdapat jaminan atas hak asasi manusia HAM2. Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM3. Terdapat pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan4. Terdapat peradilan administrasi untuk menyelesaikan dengan ciri-ciri tersebut, dalam buku Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia 2004, Sri Soemantri berpendapat bahwa terdapat hal-hal pokok dalam negara hukum, yaitu 1. Pemerintahan yang menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan hukum2. Warga negara memperoleh jaminan atas hak-hak asasi manusia pada warganya3. Pembagian kekuasaan dalam negara4. Pengawasan dari badan-badan peradilan rechterlijke controle.Negara hukum akan berkembang dalam negara yang menempatkan kedaulatan secara demokratis. Ada sisi positif yang didapatkan ketika negara demokratis menerapkan pula kedaulatan hukum. Menurut Henry B. Mayo, berbagai nilai akan muncul sebagai konsekuensi dari penerapan negara demokrasi yang menganut negara hukum. Nilai-nilai tersebut adalah Penyelesaian perselisihan melalui cara damai dan melembaga Menjamin terciptanya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang senantiasa berubah Melakukan pergantian pimpinan secara teratur Membatasi penggunaan kekerasan sampai ke tingkat minimal untuk penyelesaian masalah Mengakui dan menganggap wajar munculnya keanekaragaman Menjamin tegaknya keadilan. - Pendidikan Kontributor Ilham Choirul AnwarPenulis Ilham Choirul AnwarEditor Addi M Idhom Ketika kita ditanyai apa bentuk pemerintahan negara Indonesia, maka sebagian besar dari kita dapat menjawab bahwa bentuk pemerintahan negeri ini adalah demokrasi. Terdapat banyak bentuk pemerintahan selain demokrasi yang pernah tercatat dalam sejarah di dunia ini. Sebut saja oligarki, aristokrasi, tirani, monarki kerajaan, polity, dan plutokrasi. Dari sejarah kemerdekaan Indonesia, kita mengetahui bahwa para pendiri negara memilih demokrasi yang dirasa mewakili corak kerakyatan pada negeri ini. Memang, di awal-awal masa kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa perubahan pada jenis demokrasi yang dianut. Sebagai negara yang baru berdiri, para pendahulu pemerintahan mengadopsi berbagai jenis kita melihat sistem demokrasi di Indonesia, pada awal kemerdekaan jenis demokrasi yang dipilih adalah demokrasi parlementer, kemudian dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin hingga pada akhirnya dipilihlah bentuk demokrasi Pancasila. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Atas dasar telah mendarahdagingnya bentuk pemerintahan demokrasi di Indonesia, maka dalam kesempatan ini penulis hendak memaparkan pada pembaca sebuah artikel mengenai unsur-unsur budaya demokrasi, agar pembaca lebih menjiwai penerapan demokrasi di dalam kehidupan kita sebagai rakyat di suatu negara dengan pemerintahan yang berbentuk Budaya DemokrasiSebelum lebih jauh membahas mengenai unsur-unsur budaya demokrasi, alangkah baiknya apabila kita memahami terlebih dahulu apa itu demokrasi dan budayanya. Demokrasi democracy berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos memiliki arti pemerintahan. Secara singkat demokrasi dapat dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi muncul di kota Athena, Yunani pada kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Bentuk pemerintahan ini dirasa sebagai bentuk pemerintahan yang paling stabil sehingga banyak bangsa yang mengadopsinya, termasuk salah satunya adalah apa yang dimaksud dengan budaya demokrasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai suatu hasil pikiran atau akal budi atau adat kebiasaan. Jika digabungkan dengan kata demokrasi, maka kita dapat mengartikan budaya demokrasi sebagai suatu pola pikir atau adat kebiasaan masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai – Jenis Budaya DemokrasiDari segi keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan negara, terdapat tiga jenis budaya demokrasi, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi campuran. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai ketiga jenis budaya demokrasi tersebut1. Demokrasi LangsungSalah satu jenis budaya demokrasi ini mengizinkan rakyat untuk terlibat secara langsung terhadap semua urusan negara terlebih mengenai dilakukannya tahap-tahap kebijakan publik. Contohnya yaitu adanya referendum atau meminta pendapat seluruh warga negara terhadap suatu permasalahan Demokrasi Tidak LangsungJenis budaya demokrasi ini dapat juga disebut sebagai demokrasi perwakilan. Dalam budaya demokrasi perwakilan, rakyat menyampaikan aspirasinya pada para wakil rakyat. Penyampaian aspirasi merupakan salah satu fungsi DPR. Keterlibatan rakyat dalam pertimbangan urusan negara bersifat tidak Demokrasi CampuranBudaya demokrasi campuran merupakan kombinasi dari budaya demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat diwakili oleh wakil rakyat baik di DPR maupun DPRD dan dewan-dewan tersebut diawasi oleh rakyat melalui sistem referendum. Salah satu tugas dan fungsi DPRD adalah menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah sisi lain kita dapat pula menggolongkan budaya demokrasi dengan meninjau dari sudut pandang ideologi yang digunakan, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Berikut ini merupakan penjelasan terkait kedua budaya demokrasi tersebut1. Demokrasi KonstitusionalBudaya demokrasi ini mengharuskan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, maka pemerintah tidak akan sewenang-wenang dan dapat lebih independen alias merdeka dalam menyelenggarakan pemerintahan. Negara-negara yang menerapkan budaya demokrasi konstitusional adalah Indonesia, Amerika Serikat, India, Filipina, Singapura, Pakistan, dan negara-negara Demokrasi RakyatJenis budaya demokrasi ini biasa juga dikenal sebagai demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang berdasarkan ideologi komunisme dan marxisme. Ciri paling menonjol dari jenis demokrasi ini adalah negara tidak mengakui hak asasi dari warga negaranya dan sebagian besar sumber daya nasional dikelola oleh negara. Negara-negara yang mengadopsi budaya demokrasi ini yaitu, Rusia, Korea Utara, dan mengetahui berbagai jenis budaya demokrasi dari dua sudut pandang yang berbeda, secara tersirat kita dapat mengetahui unsur-unsur apa saja yang menjadikan sebuah bentuk pemerintahan dapat disebut sebagai memiliki budaya demokrasi. Setidaknya terdapat tujuh unsur dari budaya demokrasi, yaitu kebebasan, solidaritas, persamaan, toleransi, keadaban, menghormati penalaran, dan menghormati kejujuran. Di bawah ini merupakan uraian dari tujuh unsur-unsur budaya demokrasi tersebut1. KebebasanKamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna kebebasan sebagai keadaan bebas, terlepas dari segala halangan. Dalam sudut pandang budaya demokrasi, kebebasan di maknai sebagai sebuah kemerdekaan atau kelapangan dalam hal penentuan pilihan oleh rakyat atau kemerdekaan untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama tanpa adanya halangan, atau tekanan dari siapapun. Namun kebebasan disini bukan berarti setiap warga negara diizinkan untuk melaksanakan kebebasannya tanpa ada batas. Sebaliknya, kebebasan dalam budaya demokrasi dibatasi oleh peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kebebasan yang dijunjung oleh demokrasi adalah kebebasan yang bertanggung jawab, tidak merugikan negara, dan bermanfaat untuk masyarakat. Dengan adanya kebebasan yang seperti ini kebebasan individu tetap dijunjung selama pelaku tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Contoh dari berlakunya unsur ini adalah ketika mahasiswa melakukan demonstrasi di depan istana negara, maka sebelumnya mereka harus melapor kepada pihak kepolisian agar jalannya demonstrasi tetap khidmat dan SolidaritasSolidaritas, atau dapat juga disebut persatuan, merupakan salah satu unsur budaya demokrasi. Unsur ini menjunjung tinggi kesatuan di antara rakyat, yang merupakan cikal bakal munculnya demokrasi. Unsur solidaritas mengajarkan bahwa dalam demokrasi, persatuan merupakan suatu kekuatan besar dari suatu negara. Negara akan terjaga kedaulatannya dari ancaman luar negeri maupun ancaman dalam negeri karena rakyatnya bersatu dan mencintai negara tersebut secara bersama-sama. Solidaritas mengajarkan para warga negara untuk memiliki rasa senasib sepenanggungan dan meningkatkan kesetiakawanan sosial. Dengan tingkat solidaritas yang tinggi maka penyelenggaraan negara dapat berjalan lancar dalam rangka mencapai kesejahteraan umum. Hal ini dikarenakan dengan adanya solidaritas, maka pemerintah selaku penyelenggara negara akan mendapat bantuan penuh dari sektor swasta dan rakyatnya dalam menjalankan dan mencapai tujuan pembangunan PersamaanNegara adalah naungan dari berbagai bangsa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang wajar apabila terdapat banyak perbedaan di antara penghuni negara. namun unsur budaya demokrasi satu ini mengajarkan kita bahwa perbedaan merupakan suatu berkah dan menyatukan kita dalam suatu persamaan, yaitu sesama rakyat dari negara tersebut. Unsur ini mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan persamaan di setiap kesempatan, tak lain agar persatuan tercapai. Suatu negara tidak dapat disebut memiliki budaya demokrasi apabila di dalamnya masih terdapat diskriminasi terhadap suatu ToleransiPersamaan adalah salah satu unsur yang dapat dicapai dengan salah satu unsur budaya demokrasi lainnya, yaitu toleransi. Toleransi memiliki arti sikap yang menghargai perbedaan. Perbedaan disini dapat berupa perbedaan pendapat, suku, agama, ras, adat, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. Dengan adanya toleransi maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan lebih dinamis. Menurut unsur toleransi, masyarakat dengan budaya demokrasi beranggapan bahwa setiap orang berhak memiliki pendapatnya sendiri, dan ia akan berpegang pada pendapatnya atau berubah menyetujui pendapat orang lain. Toleransi juga menjadikan kebebasan dan perbedaan pendapat dalam negara demokrasi menjadi lebih Perilaku yang BeradabInti dari unsur perilaku yang beradab adalah kebaikan budi pekerti atau tingkat kecerdasan yang tinggi baik pada aspek eksakta maupun aspek emosi. Unsur ini mengajarkan bahwa dalam budaya demokrasi setiap orang harus senantiasa memberikan penghormatan terhadap orang lain dengan tercermin pada perilaku yang beradab, baik dalam bertindak maupun Menghormati Penalaran Honor to Logical ReasoningPenalaran ialah usaha untuk menjelaskan alasan seseorang memiliki gagasan atau pendapat tertentu, melakukan perbuatan tertentu, dan menuntut hal yang sama dari orang lain. Kebiasaan melakukan penalaran ini nantinya dapat menumbuhkan kesadaran bahwa terdapat banyak sumber informasi dan terdapat banyak cara untuk mencapai sebuah tujuan. Unsur ini akan membangun solidaritas yang kokoh dalam budaya demokrasi. Adanya penalaran atas kebijakan pemerintah akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap Menghormati KejujuranKejujuran menjadi salah satu unsur budaya demokrasi karena ia merupakan jembatan hubungan antar warga negara sehingga terbangun solidaritas yang kuat pada masyarakat demokratis. Adanya kejujuran dari pihak pemerintah juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata demokrasi merupakan penopang tegaknya bangsa ini. Kini kita telah mengetahui apa saja budaya demokrasi. Semoga dengan mengetahui hal ini, kita menjadi sosok yang lebih bijaksana dalam menjadi warga negara yang menyokong majunya bangsa ini. Kita juga tidak boleh lupa bagaimana perjuangan para pendiri bangsa hingga akhirnya demokrasi Pancasila menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Sekian, sampai jumpa pada artikel lainnya.

berikut ini yang bukan unsur unsur negara demokrasi adalah adanya